Selasa, 28 Desember 2021, Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, Isma Ertanti, SE., menghadiri Rapat Validasi Data Pelaksanaan WFH dan Perampingan Birokrasi bersama perwakilan Badan Kepegawaian Nasional.
Bertempat di Aula BKD Kabupaten Purworejo Validasi Data Pelaksanaan WFH dan Perampingan Birokrasi dibuka oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo dilanjutkan dengan paparan kebijakan umum perampingan birokrasi dan pelaksanaan Work From Home (WFH) dalam masa pandemic Covid-19 oleh Badan Kepegawaian Nasional.
Acara dilanjutkan dengan FGD rangka Pelaksanaan WFH dan Perampingan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Kepala Bagian Organisasi dan Apartur Setda mengungkapkan beberapa kendala yang dialami dalam Perampingan Birokrasi di Kabupaten Purworejo, diantaranya
- Kejelasan Peraturan terkait Perampingan Birokrasi
- Kesenjangan Kebutuhan Jabatan Fungsional dengan jenis jabatan fungsional yang tersedia
- Proses pengajuan Perampingan Birokrasi yang lama
- Penentuan besaran THP sebagai konsekuensi dari pergeseran jenis jabatan
- Pola Karier
- Sub koordinasi dari pergeseran jenis jabatan
Sementara dalam pelaksanaan WFH disampaikan oleh Dinas Pendidikan bahwa pelaksanaan WFH dilaksanakan dengan melakukan berbagai inovasi dalam rangka memenuhi kualitas pendidikan yang baik dalam masa Pandemi Covid-19 diantaranya dengan menerapkan sistem pembelajaran dalam jaringan maupun sistem konsultasi terbatas.
.